Awas! Beredar Surat Penerimaan Seleksi CPNS Palsu di Pemkot Cirebon

Bandung - Beredar surat seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pengangkatan honorer K2 menjadi PNS di lingkungan Pemkot Cirebon. Surat tersebut beredar melalui aplikasi pesan pesan singkat.


Dalam surat tersebut tercantum pula nama-nama tenaga honorer K2 yang bakal diangkat menjadi PNS. Surat tersebut berlogo Pemkot Cirebon. Dalam surat itu menginstruksikan agar honorer K2 yang bakal diangkat menjadi PNS untuk mengonfirmasi ke kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Cirebon Anwar Sanusi. 

Saat dikonfirmasi, Kepala BKPPD Kota Cirebon Anwar Sanusi menyatakan tak pernah mengeluarkan surat tentang penerimaan seleksi dan pengangkatan PNS bagi honorer K2. Anwar menyatakan bahwa surat yang beredar tersebut merupakan surat palsu. 

"Surat itu palsu. Saya mendapat kabar juga, saya langsung keluarkan edaran bahwa surat tersebut palsu ke semua jajaran Pemkot Cirebon," ucap Anwar saat dihubungi detikcom melalui sambungan telepon, Jumat (19/10/2018).

Anwar mengaku kaget saat mengetahui surat tersebut, terlebih lagi namanya dicatut dalam surat itu. Pada Kamis (18/10/2018), lanjut Anwar, anaknya yang berada di Sumatera memberikan kabar tentang beredarnya surat tersebut. 

"Bukan saya yang tanda tangan. Tanda tangannya, stempel suratnya itu palsu. Saya tidak pernah tanda tangan. Di situ ada logo, alamat, nomor telepon salah satu provider, semua palsu bukan dari kami. Kami sudah berkoordinasi terkait surat edaran tersebut, kami beri tanda palsu untuk disebarkan lagi," ucapnya. 

Anwar mengimbau agar tenaga honorer K2 dan peserta CPNS tak terhasut dengan surat edaran yang mengklaim dari BKPPD. Anwar meminta agar para peserta CPNS untuk menunggu pengumuman dari website resmi BKN. Anwar tak menampik beredarnya surat edaran palsu terkait penerimaan PNS sudah terjadi beberapa kali.

"Kami tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan diterima atau tidaknya menjadi PNS. Kami hanya mengusulkan jumlah kuota saja dan itu Jakarta yang ambil kebijakan disetujui atau tidaknya kuota dari seluruh daerah. Iya sebelumnya pernah terjadi juga" katanya.